Pemerintah Target Penjualan Mobil Listrik-Hybrid HarusTembus 200 Ribu Unit Setahun : Apakah Bisa?
Jakarta – Automotiveworldnews.xyz – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menargetkan penjualan mobil listrik dan hybrid di Indonesia tembus 200 ribu unit selama 2024. Itulah mengapa, dia mendorong pabrikan untuk lebih sering meluncurkan kendaraan rendah emisi dengan harga terjangkau.
Menurut Airlangga, sejak setahun terakhir, ada banyak pemain baru yang menjual kendaraan listrik di Indonesia. Dia yakin, kenyataan itu membuat target tersebut lebih cepat tercapai.
“Sekarang pasarnya kan masih 80 ribu unit, termasuk hybrid. Tentu kami berharap, jumlahnya bisa meningkat ke 200 ribu unit setahun. Itu target untuk seluruh EV,” ujar Airlangga saat ditemui awak media di Kebon Jeruk, Jakarta Pusat, belum lama ini.
Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil listrik di Indonesia pada 2023 hanya mencapai 17.051 unit, sedangkan mobil hybrid 54.179 unit. Sehingga, total keduanya pada tahun lalu sudah menyentuh 71.230 unit.
Menko Airlangga menjelaskan, proporsi penjualan mobil rendah emisi selama tahun ini diharapkan mencapai 18 persen dari total penjualan roda empat di Indonesia. Sebagai catatan, penjulan mobil nasional dari seluruh model ditargetkan mencapai 1,1 juta unit selama 2024.
Airlangga mengklaim, peningkatan penjualan mobil listrik di Indonesia didorong dari dua faktor utama, yakni harga yang kompetitif dan teknologi yang makin modern.
“Pasar domestik tentu harus bisa menghadirkan kendaraan yang harganya kompetitif dan fitur yang modern,” kata Airlangga.
Sebagai catatan, untuk meningkatkan penjualan mobil listrik di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Mulai dari memberikan insentif berupa potongan pajak 10 persen hingga membebaskan pajak impor untuk produk CKD (completely knock down) dan CBU (completely built up).
Untuk menikmati insentif berupa potongan pajak 10 persen, kendaraan harus memenuhi TKDN 40 persen. Sementara untuk menikmati bebas pajak impor, pabrikan harus punya manufaktur atau komitmen memulai produksi lokal paling telat 2026.
